PM Jepang Didesak Mundur

Paska bencana alam serta masih berlangsungnya krisis nuklir Jepang membuat partai oposisi utama menyerukan kepada Perdana Menteri Naoto Kan untuk mengundurkan diri.

Perdana Menteri Naoto Kan, yang popularitasnya merosot drastis hingga tinggal 30 persen, membutuhkan koalisi besar di parlemen untuk meloloskan RUU anggaran pembiayaan proyek rekonstruksi terbesar di Jepang sejak Perang Dunia II.

Partai Demokrat pimpinan Kan menguasai mayoritas di parlemen rendah, namun untuk bisa meloloskan RUU anggaran rekonstruksi tersebut, ia memerlukan persetujuan pihak oposisi karena tidak memiliki suara mayoritas di majelis tinggi.

Tetapi kepala oposisi utama Partai Demokrat Liberal (LDP) pada Kamis (14/4) melakukan tekanan kepada PM Kan agar mundur dengan segera.

"Waktunya telah tiba bagi (perdana menteri) untuk memutuskan apakah dia tinggal atau pergi," ungkap kepala oposisi LDP, Sadakazu Tanigaki, seperti dikutip dari kantor berita Kyodo.

Pernyataan Tanigaki merupakan tindak lanjut dari kritik keras terhadap manajemen krisis bencana yang dilakukan pemerintah PM Naoto Kan.

Juru bicara majelis tinggi, Takeo Nishioka, dari Partai Demokrat, partai pendukung Kan, juga mendesak sang perdana menteri untuk mengundurkan diri.

WartaNews