Komnas HAM Sarankan Operasi Militer

Pemerintah diminta menempuh operasi militer guna menyelamatkan 20 warga negara Indonesia yang disandera kawanan perompak di perairan Somalia.

“Yang diperlukan saat ini adalah operasi militer,” ujar Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ifdhal Kasim, Kamis (14/4).

Puluhan awak kapal MV Sinar Kudus dibajak kawanan perompak Somalia sejak 16 Maret lalu. Kawanan perompak mulanya meminta uang tebusan USD 2,6 juta. Namun tuntutan mereka belakangan makin meningkat.

Meski telah berlangsung selama hampir satu bulan, pemerintah Indonesia hingga kini belum secara tegas menyatakan sikap terkait opsi penyelamatan. Opsi yang sedang dipertimbangkan adalah negosiasi uang tebusan atau operasi militer.

Menurut Ifdhal, negosiasi uang tebusan merupakan opsi buruk lantaran akan memberi pelajaran yang tidak baik bagi proses diplomasi. “Opsi tersebut akan menimbulkan preseden yang tidak baik, karena akan ditiru oleh pelaku kejahatan,” ungkapnya.

Meski demikian, kata Ifdhal, operasi militer hendaknya dilakukan secara terukur. Personil militer harus memastikan proses tersebut tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi para sandera. Keselamatan warga negara harus diutamakan,” ujarnya.

Ifdhal mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang terkesan lamban merespon kejadian tersebut. Menurut dia, ancaman itu mestinya segera diambil alih pemerintah saat awal penyanderaan. “Ini sudah terlalu lama,” ujarnya.

WartaNews